berita69.org, Jakarta- Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan kepastian status bagi tenaga non-Aparatur Sipil Tanah air (ASN) atau honorer melalui berbagai skema kepegawaian.
Salah satu inovasi terbaru adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan instansi dan memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi ASN penuh waktu.
Skema PPPK paruh waktu ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dengan adanya status ini, mereka diharapkan mendapatkan kepastian hukum dan penghasilan yang layak, sekaligus menghindari risiko pemutusan hubungan kerja massal.
PPPK paruh waktu ditujukan khusus bagi tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Kerajaan (BKN).
Prioritas diberikan kepada pelamar yang telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi.
Jenis jabatan yang dapat diisi melalui skema paruh waktu mencakup guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan pribadi, tenaga teknis, serta berbagai posisi operasional lainnya.
Advertisement
Pengaturan mengenai PPPK paruh waktu ini tertuang dalam regulasi terbaru yang menjadi dasar hukumnya, memastikan bahwa status mereka sebagai ASN tetap diakui.
Ini juga memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah yang memiliki keterbatasan anggaran namun tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia untuk pelayanan publik.