berita69.org, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan stabilitas politik praktis merupakan kunci terciptanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai dan berkualitas.
Menjelang Pilkada 2024, dia mengingatkan peluang munculnya konflik sosial-politik strategis akibat perbedaan pilihan kenegaraan yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.
Baca Juga
- Istana Sebut Dukungan Prabowo ke Paslon hingga Ikut Kampanye Tak Langgar Aturan
- Suswono: RIDO Ingin Warteg Naik Kelas, Bukan Hanya Pilihan Murah
- Kampanye Akbar Airin-Ade di Tangerang, Teriakan 'Rakyat Bersatu' Menggema
"Ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam setiap konflik politik global, dan risiko itu biasanya akan lebih dirasakan oleh pengikut daripada pemimpin," kata Bima seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/11/2024).
Advertisement
Bima menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan melalui dua aspek utama.
Pertama, menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik dengan menjunjung integritas, efisiensi, dan keadilan.
Kedua, meningkatkan partisipasi kenegaraan dengan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
"Masih banyak pemilih-pemilih yang tergolong pemilih marginal, pemilih rentan, disabilitas yang bagaimanapun juga mereka memiliki hak suara," tegas dia.
Bima Arya juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Tanah air (ASN) dan aparatur desa.
Mereka diminta untuk menjaga sikap netral dan menghindari segala bentuk intervensi atau pengaruh kenegaraan yang dapat mencederai integritas birokrasi.
Khusus untuk aparatur desa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tindakan tegas terhadap pelanggaran.