berita69.org, Jakarta Polri tengah menjadi sorotan pasca helatan Pilkada 2024 ini, pasalnya ada kalangan masih berpandangan institusi tersebut cawe-cawe, meskipun belum ada yang melapor secara resmi.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo memandang hal tersebut jangan hanya diwacanakan semata, tapi harus dibuktikan.
Baca Juga
- Hasto PDIP Minta Polisi Teladani Jenderal Hoegeng, Bukan Jadi Parcok Belajar dari Pilkada Serentak 2024
- PBNU Tak Setuju Usulan Polri di Bawah Kemendagri atau TNI
- Usulan Pengembalian Polri di Bawah TNI-Kemendagri Dianggap Cederai Prinsip Demokrasi
"Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," kata dia, Senin (2/12/2024).
Advertisement
Najih juga mengangap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar.
Ia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.
"Bahwa pemisahan Polri dan TNI justu jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini.
Ini kontrapoduktif dengan agenda reformasi.
Jangan mengada-ada," jelas dia.
Menurut Najih, para elite politik global saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.
“Elite politik dalam negeri saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi.
Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan.
Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik," pungkasnya.