Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Bersama DPR - News berita69.org

Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Bersama DPR - News berita69.org

  • Sport
Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Bersama DPR - News berita69.org

2025-09-02 00:00:00
Pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh lintas agama menghasilkan komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR, sekaligus menampung aspirasi terkait pajak, korupsi, dan gaya hidup pejabat yang menuai kritik publik.

berita69.org, Jakarta Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt.

Jacky Manuputty mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dengan DPR.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik dalam negeri (parpol) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 September 2025.

Acara ini juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani.

BACA JUGA:VIDEO: Didampingi Ketum Partai Megawati-Surya Paloh, Prabowo Tanggapi Situasi Terkini Bangsa
BACA JUGA:Diterpa Isu Mundur, Sri Mulyani Bagikan Foto Hadiri Rapat Kabinet di Istana
BACA JUGA:Kapolri Jawab Isu Keterkaitan Riza Chalid dengan Aksi Demo Rusuh di Lokasi Air

Baca Juga

  • Para Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan Siap Bantu Prabowo Tenangkan Umat Pasca Demo
  • Menteri Perumahan Serahkan Rumah di Bogor untuk keluarga Affan
  • PSI: Ada Pihak Coba Adu Domba Prabowo-Jokowi, Itu Hoaks

"Presiden berjanji misalnya untuk Undang-Undang Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan (DPR)," kata Pdt.

Manuputty kepada wartawan usai pertemuan, Senin malam.

Menurut dia, pertemuan dengan Prabowo berlangsung dengan penuh keguyuban.

Saat bertemu Prabowo, para tokoh agama juga membahas soal pajak yang memberatkan masyarakat, maraknya praktik kecurangan, arogansi pejabat wilayah hukum, hingga tunjangan DPR yang memicu protes masyarakat.

"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang kecurangan, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing, dan lain-lain," ujarnya.

"Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, ya karena ada Ibu Ketua DPR juga disitu dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR, untuk betul-betul mengelola itu ke depan," sambung Manuputty.

 

  • Berita
  • BeritaTerkini
  • BeritaHariIni
  • BeritaTerbaru
  • KabarTerbaru
  • UpdateBerita
  • BeritaGlobal
  • BeritaNasional
  • BeritaRegional
  • BeritaPolitik
  • BeritaEkonomi
  • AnalisisOlahraga
  • BeritaHarian
  • BeritaOlahraga
  • BeritaSosial
  • BeritaTeknologi
  • BeritaPendidikan
  • BeritaKesehatan
  • BeritaEntertainment