NasDem: Tak Masuk dalam Kabinet, Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati - News berita69.org

NasDem: Tak Masuk dalam Kabinet, Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati - News berita69.org

  • Sport
NasDem: Tak Masuk dalam Kabinet, Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati - News berita69.org

2024-10-21 00:00:00
Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa partainya tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meskipun tidak bergabung dalam kabinet.

berita69.org, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa partainya tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meskipun tidak bergabung dalam kabinet.

Ia menegaskan bahwa dukungan NasDem untuk pemerintahan mendatang bukanlah dukungan setengah hati.

BACA JUGA: Tahu Etika, Nasdem Pastikan Tak Akan Gabung Kabinet Prabowo-Gibran
BACA JUGA: Hermawi Taslim: Prabowo Tanya Nama Menteri, Tapi NasDem Diam
BACA JUGA: NasDem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Tapi Dukung Lewat Pikiran

Baca Juga

  • Surya Paloh Pergi Lebih Awal Sebelum Ketum Parpol KIM Datang Temui Prabowo, Ini Kata NasDem
  • NasDem Tetap Beri Dukungan ke Prabowo-Gibran Meski Kadernya Tak Dipanggil ke Kertanegara
  • Top 3 News: Prabowo Panggil Sejumlah Calon Menteri ke Kertanegara Senin Sore 14 Oktober 2024

"Meskipun tidak masuk dalam kabinet, itu bukan berarti koalisi setengah hati.

Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati," kata Sugeng, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024).

Sugeng menyadari bahwa publik bertanya-tanya perihal NasDem tak mengambil jatah menteri.

Menurutnya, NasDem tidak punya hak moral juga untuk mengambil jatah menteri.

"NasDem tidak punya hak moral untuk mengambil jatah menteri.

Biarkanlah Menteri ini disusun oleh koalisi yang waktu itu memenangkan Pak Prabowo," ujar Sugeng.

Sugeng menekankan NasDem akan mendukung pemerintahan lewat legislatif.

Banyak hal yang akan dipantau NasDem untuk mendukung pemerintahan ke depan.

"Pertama legislasi, budgeting atau anggaran bagaimana pendapatan didapatkan, baik dari pajak maupun PNBP (Penerimaan Bangsa Bukan Pajak) pendapatan republik bukan pajak, demikian juga pengawasan jalannya pemerintahan," imbuh dia.

  • Berita
  • BeritaTerkini
  • BeritaHariIni
  • BeritaTerbaru
  • KabarTerbaru
  • UpdateBerita
  • BeritaGlobal
  • BeritaNasional
  • BeritaRegional
  • BeritaPolitik
  • BeritaEkonomi
  • AnalisisOlahraga
  • BeritaHarian
  • BeritaOlahraga
  • BeritaSosial
  • BeritaTeknologi
  • BeritaPendidikan
  • BeritaKesehatan
  • BeritaEntertainment