berita69.org, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan, pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut.
Lokasi itu bakal dikategorikan sebagai dataran terlantar.
Hal ini disampaikan Nusron saat hadir dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).
Baca Juga
- Nusron Wahid Imbau Pemilik SHM di TN Tesso Nilo Riau Lakukan Pembatalan Sukarela
- 60 Keluarga Kuasai 48% Wilayah Bersertifikat, Nusron Wahid: Kesalahan Kebijakan Masa Lampau
- Kata Menteri Nusron soal Heboh Pulau Indonesia Dijual Online
“Policy-nya terhadap yang sudah terpetakan dan bersertifikat manakala sejak dia disertifikasikan, dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas ekonomi global maupun aktivitas pembangunan apa-apa atau dalam arti dataran tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan,” kata Nusron.
Advertisement
Nusron menyampaikan, proses peringatan kepada pemilik lahan akan dilakukan secara bertahap.
Tahapan dimulai dari pemberitahuan awal, lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.
Setelah itu, jika dalam kurun waktu total 587 hari sejak surat pertama tidak ada perubahan, lokasi tersebut akan dikategorikan terlantar.
Wilayah terlantar, dapat didistribusikan oleh pemerintah pusat sebagai objek land reform atau reforma agraria.