berita69.org, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menghentikan sementara pengusutan sejumlah kasus yang menyasar terhadap para Calon Kepala Daerah selama musim Pilkada 2024.
Meskipun ditunda, Kejagung menegaskan hal itu bukan dimaksudkan melindungi aktor kejahatan tindak pidana.
Baca Juga
- Kejagung: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Bukan untuk Lindungi Kejahatan
- Peringati Hari Lahir Ke-79 Kejaksaan RI, Jaksa Agung: Jangan Rusak Wajah Institusi
- Kejaksaan Agung Buka 9.694 Formasi CPNS 2024, Lulusan SMA dan D3 Bisa Daftar!
"Itu masih terus berlaku (penundaan proses hukum calon kepala daerah) Kenapa?
Saya mau tegaskan dua hal, yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan.
Bukan dimaksudkan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar di Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2024).
Advertisement
Harli menjelaskan penundaan sementara proses hukum semata-mata juga menjaga objektivitas proses demokrasi.
Hal tersebut guna tidak adanya isu saling menjatuhkan satu sama lain antar calon kepala daerah.
Di satu sisi juga demi menghindari adanya dugaan kampanye hitam alias black campign selama musim Pilkada 2024 berlangsung.
"Yang kedua bahwa kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi.
Supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain," ucap dia.
Harli berpesan dalam rangka menjaga stabilitas selama pesta demokrasi, tentunya harus dilakukan secara adil.
Tapi tentunya pasca musim Pilkada, proses hukum nantinya akan kembali dilangsungkan.