berita69.org, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) geram terpidana kasus e-KTP Setya Novanto bebas bersyarat.
Menurut ICW, dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung atau MA merupakan kemuduran upaya pemberantasan pengancaman.
"ICW memandang pembebasan SN (Setya Novanto) pada kasus manipulasi pengadaan e-KTP yang menimbulkan kerugian keuangan domisili sekitar Rp2,3 triliun merupakan bentuk dari kemunduran agenda pemberantasan pencurian," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
Baca Juga
- ICW Soroti Vonis Ringan Hasto Kristiyanto: Antiklimaks Penuntasan Kasus Harun Masiku
Wana mencatat, ada dua alasan mengapa penanganan perkara pelanggaran hukum yang melibatkan Setya Novanto menjadi preseden buruk terhadap upaya pemberantasan rasuah.
Advertisement
Alasan pertama, Wana menilai penegak hukum telah gagal dalam menerapkan pasal pencucian uang untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana penyimpangan.
Penanganan dugaan TPPU penyimpangan pengadaan e-KTP oleh Bareskrim Polri terhadap SN disinyalir mangkrak.
"Bahkan KPK yang memiliki fungsi supervisi penanganan perkara di penegak hukum lain gagal dalam mengakselerasi kasus tersebut.
Dampaknya, saat SN menjadi terpidana patut diduga kabur dan plesiran ke Padalarang ketika melakukan pemeriksaan (kesehatan olahraga).
Hal ini akibat tidak selesainya upaya penegak hukum dalam merampas aset milik SN," jelas Wana.