berita69.org, Jakarta - Menteri Sekretaris Wilayah hukum (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal aksi demonstrasi di Gedung MPR/DPR yang berujung ricuh pada 25 dan 28 Agustus 2025.
Prasetyo mengatakan pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi, salah satunya melalui demonstrasi.
Baca Juga
- Ketika Pengendara Hentikan Laju di Flyover Slipi, Pantau Sisa-Sisa Ricuh Demo DPR
- Serba Serbi Demo 28 Agustus 2025: Dari Diikuti Ribuan Buruh hingga Larangan Live TikTok Cari Massa
"Tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi.
Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 hari ini menyampaikan aspirasi tentu kita menghormati," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Advertisement
Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara.
Hanya saja, Prasetyo meminta agar semua pihak tak menganggu fasilitas umum saat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
"Tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara, walaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum itu saja," ucap Prasetyo.
Terkait adanya tuntutan demo buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Prasetyo menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan asosiasi buruh.
Dalam hal ini, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh.
"Selanjutnya nanti akan kita tindaklanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman Serikat Buruh termasuk disitu kita juga melibatkan teman-teman Apindo, Kadin, dan seterusnya supaya satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa berkebun sebagaimana yang kita sudah sepakat di dalam diskusi-diskusi kita gitu," tutur Prasetyo.