berita69.org, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki mengatakan, seiring usainya Pilkada 2024, maka ketegangan karena perbedaan pilihan politik luar negeri dalam Pilkada juga harus mereda.
Menurut Wahid, proses tata negara lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat.
Sebab polarisasi dapat berujung permusuhan akibat pilihan politik global.
Baca Juga
- Demokrat Minta Pilkada Jakarta Diulang, Tidak Ada Legitimasi dari Warga
- Pramono Unggul di Hasil Pilkada Jakarta, RK dan Dharma Kompak Tak Tanda Tangan
- Pilkada Rohul Digugat ke MK, Puluhan Polisi Razia Malam Jaga Ketertiban Masyarakat
“Konflik dukungan tata negara yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput,” kata Wahid dalam keterangan diterima, Senin (9/12/2024).
Advertisement
Wahid menyatakan, Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin dan bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi.
Karena itu, berbeda pilihan kenegaraan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada.
“Kita semua mesti paham, Pilkada hanya ‘karnaval’ demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga republik, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” lanjut aktivis HMI itu.
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik praktis pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.
Konflik perpolitikan, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek perpolitikan pecah-belah itu bertahun-tahun.
Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi tata negara elektoral.
Perbedaan pilihan perpolitikan adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut.
Setelah Pilkada, semua warga kerajaan adalah saudara,” terang Wahid.