berita69.org, Jakarta - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap olahraga padel dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
Hal ini lantaran kebugaran jasmani permainan telah sejak lama dikenakan Pajak Hiburan.
"Pengenaan Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan atas jasa permainan padel justru untuk menciptakan rasa keadilan, karena Pajak Hiburan atas berbagai jenis jasa permainan lainnya telah dikenakan sejak lama," kata Kepala Bapenda Jakarta, Lusiana Herawati lewat keterangan di Jakarta, Minggu (6/7/2025), seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga
- Kebugaran jasmani Padel: Sejarah, Perkembangan Pesat, dan Popularitas di Indonesia
- Kebugaran jasmani Padel Kena Pajak Hiburan di Jakarta, Ini Alasannya
- Setuju Padel Kena Pajak 10%, Pramono: Pemainnya Rerata Orang Mampu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur jasa permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
Advertisement
Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025, mendetailkan jenis olahraga permainan yang menjadi objek pajak PBJT demi menciptakan kepastian dan keadilan.
Pajak dikenakan atas tempat kebugaran (fitness center, yoga, pilates, zumba), lapangan futsal, sepak bola, mini soccer, lapangan tenis, basket, bulu tangkis, voli, tenis meja, squash, panahan, bisbol, softbol, tembak, tempat biliar, tempat panjat tebing, sasana tinju, atletik, jetski, dan terakhir lapangan padel.
Adapun jasa yang dikenai PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah kebugaran permainan dengan menggunakan tempat atau ruang dan atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.