berita69.org, Jakarta - Komisi III DPR mulai menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Pemerasan (KPK) masa jabatan 2024-2029 pada Senin 18 November 2024.
Salah satu yang mengikuti fit and proper test Capim KPK adalah Poengky Indarti.
Dia menyoroti perlunya lembaga antirasuah melakukan pengawasan usai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga
- 3 Pernyataan Bahlil soal Jokowi dan Wapres Gibran Tak Masuk Struktur Kepengurusan Golkar
- 4 Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Resmi Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN
- 5 Pernyataan Presiden Prabowo saat Resmikan GSN, Minta Izin Kunker ke Luar Negeri hingga Sisishkan Uang
Sebab, kata Poengky, terdapat peluang kebocoran anggaran nasional oleh pemangku kekuasaan yang baru.
Advertisement
"Karena dengan adanya pemerintahan yang baru dikhawatirkan atau berpotensi adanya kebocoran anggaran yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang baru," tutur Poengky Indarti dalam fit and proper test capim KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 18 November 2024.
Mantan Komisioner Kompolnas itu menyebut, adanya peluang kebocoran anggaran wilayah itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
"Sehingga kemudian ketika melaksanakan kebijakan ada kekeliruan-kekeliruan di sana-sini," kata Poengky.
Selain itu, dia menanggapi pertanyaan Komisi III DPR RI yang menyinggung kalahnya lembaga antirasuah dalam praperadilan tersangka pelanggaran peraturan, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
"Terkait dengan pertanyaan Gubernur Kalimantan Selatan bisa bebas ya, praperadilannya kalah KPK.
Saya rasa ini terlalu memalukan," terang Poengky.
Berikut sederet pernyataan Poengky Indarti saat mengikuti fit and proper test Capim KPK di Komisi III DPR RI dihimpun Tim News berita69.org: