berita69.org, Jakarta - Jakarta Timur (Jaktim) merupakan kota terluas di wilayah Daerah Khusus Jakarta.
Dengan luas sekitar 188 km2, sekitar 28,4 persen wilayah provinsi ini.
Oleh karena itu, Jakarta Timur mendapat perhatian khusus bagi Relawan Kita (RK), kelompok relawan pendukung Ridwan Kamil di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024.
Baca Juga
- Relawan Kita Pendukung Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta 2024 Gelar Dialog Komunitas Sehat dan Inklusif
- Relawan Kita Pendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 Gelar Konsolidasi di Jakut dan Kepulauan Seribu
- Relawan Kita Pendukung Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta 2024, Ingatkan Pentingnya Pelibatan Disabilitas
"Jakarta Timur ini luas, bukan hanya wilayahnya, tapi juga karakter masyarakatnya.
Karena itu, kita memulai dialog dengan komunitas-komunitas dari berbagai latar belakang, kepentingan dan tujuan," ujar kata Ketua Umum Relawan Kita (RK) Henry Baskoro dalam acara yang diadakan di bilangan Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis 1 Agustus 2024.
Advertisement
"Ini penting untuk menangkap apa inti aspirasi masyarakat Jakarta Timur yang harus dijawab oleh Ridwan Kamil pada saat Pilkada Jakarta nanti," sambung dia.
Dalam acara tersebut, hadir para penggiat komunitas buruh, jasa, dan keumatan dengan membawa keluh kesah dan harapannya.
Selain itu, hadir juga para koordinator RK dari seluruh kecamatan di Jakarta Timur (Jaktim).
"Perhatian utama komunitas buruh tentu masalah kesejahteraan, yang tercermin dalam upah dan kompensasi lainnya.
Kita melihat, upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta lebih rendah dari UMP di Karawang dan Bekasi.
Kok bisa?
Padahal standar hidup di Jakarta tentu berbeda," kata Utsman yang aktif di komunitas buruh di sektor industri metal.
Dia menambahkan, sebenarnya pemerintah provinsi memiliki ruang inovasi untuk mewujudkan kebijakan pengupahan yang lebih layak dan manusiawi.
"Misalnya yang dilakukan Pak Ridwan Kamil dengan mengeluarkan SK gubernur tentang penyesuaian upah buruh dengan masa satu tahun atau lebih.
Itu sebenarnya bisa dilakukan di Jakarta, tapi tidak pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya," ucap Utsman.