berita69.org, Jakarta Kantor Petugas Pengatur Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, Sabtu, 28 Juni 2025.
Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi menilai kunjungan tersebut sebagai peristiwa bersejarah dan penuh makna.
Baca Juga
- Wamenhaj Arab Saudi di Kantor PPIH Daker Makkah: Catatan Teknis untuk Indonesia Tak Sampai Nodai Kesuksesan Haji
"Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke kantor misi Indonesia di Makkah.
Ini menunjukkan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan yang sekali tinggi terhadap Misi Haji Indonesia, yang merupakan misi terbesar di dunia," kata Muchlis usai menerima kunjungan Wamenhaj di Daker Makkah, Sabtu.
Advertisement
Wamenhaj Saudi hadir di kantor Daker Makkah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini bersama Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami.
Selain Ketua PPIH Arab Saudi, ikut menyambut kehadiran mereka, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Machzumi, serta para Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Makkah.
Mewakili PPIH, Muchlis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberhasilan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Pelayan Dua Kota Suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, di tengah tantangan global dan regional.
Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sukses besar ini, dengan kontribusi hampir 16 persen dari total jemaah haji luar negeri.
"Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua tanah air, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia," jelasnya.
Muchlis menambahkan bahwa Indonesia tahun ini juga menghadapi fase baru dalam penyelenggaraan haji dengan sistem pelayanan berbasis syarikah, yang pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda.
Perubahan skema layanan dari yang berbasis kloter menjadi berbasis syarikah membawa tantangan baru, terutama dalam hal penyesuaian sistem data dan manajemen operasional.
"Namun demikian, semua tantangan tersebut berhasil diatasi berkat dukungan penuh dan arahan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," imbuhnya.
Ketua PPIH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah catatan melalui nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta, khususnya terkait pemasukan data awal jemaah haji dalam program isti’dād musbaq dan kesiapan aspek pelayanan kesehatan.
Catatan tersebut telah ditindaklanjuti secara serius sejak awal kedatangan jemaah ke Kawasan Suci, dan berbagai perbaikan dilakukan di bawah supervisi langsung dari otoritas Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji.