berita69.org, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) geram terpidana kasus e-KTP Setya Novanto bebas bersyarat.
Menurut ICW, dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung atau MA merupakan kemuduran upaya pemberantasan pembohongan.
"ICW memandang pembebasan SN (Setya Novanto) pada kasus pembohongan pengadaan e-KTP yang menimbulkan kerugian keuangan bangsa sekitar Rp2,3 triliun merupakan bentuk dari kemunduran agenda pemberantasan pelanggaran peraturan," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
Baca Juga
- ICW Soroti Vonis Ringan Hasto Kristiyanto: Antiklimaks Penuntasan Kasus Harun Masiku
Wana mencatat, ada dua alasan mengapa penanganan perkara pelanggaran peraturan yang melibatkan Setya Novanto menjadi preseden buruk terhadap upaya pemberantasan rasuah.
Advertisement
Alasan pertama, Wana menilai penegak hukum telah gagal dalam menerapkan pasal pencucian uang untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana perampokan.
Penanganan dugaan TPPU penyimpangan pengadaan e-KTP oleh Bareskrim Polri terhadap SN disinyalir mangkrak.
"Bahkan KPK yang memiliki fungsi supervisi penanganan perkara di penegak hukum lain gagal dalam mengakselerasi kasus tersebut.
Dampaknya, saat SN menjadi terpidana patut diduga kabur dan plesiran ke Padalarang ketika melakukan pemeriksaan (pelayanan kesehatan).
Hal ini akibat tidak selesainya upaya penegak hukum dalam merampas aset milik SN," jelas Wana.