berita69.org, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan, debut Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara umum berjalan baik.
Meski begitu, bukan berarti tidak ada masalah.
Menurut Komisioner KPU Idham Holik, masalah terjadi ada di beberapa daerah seperti dari penundaan atau pemungutan suara ulang, hingga konflik di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga
- Cara Cek Hasil Real Count KPU Pilkada 2024, Cek Situs Resmi Terpercaya
- Hasil Quick Count Pilkada Jatim 2024, Siapa Bakal Menang?
- KPU Ungkapkan Suara yang Masuk Hari Ini di Seluruh Indonesia Mencapai 81 Persen, Ini 5 Provinsi dengan Input Data Tertinggi
"Terdapat 110 TPS yang harus menggelar pemungutan suara susulan.
Beberapa TPS di antaranya adalah Kabupaten Asahan, Binjai, Deliserdang, Kota Medan, dan Nias," kata Idham kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Kamis (28/11/2024).
Advertisement
Idham menambahkan, berdasarkan laporan ada, daerah yang melangsungkan pemungutan suara lanjutan ada 7 TPS.
Kemudian, tercatat dua daerah yang melakukan pemungutan suara ulang.
"Data yang masuk ke kami di Jawa Barat ada dua, satu Kabuaten Karawang dan yang kedua Sukabumi," jelas Idham.
Idham menambahkan, pemungutan suara ulang juga terjadi di Kalimantan Barat yakni 1 TPS.
Sementara itu, data di daerah lainnya masih dalam proses rekapitulasi.
Idham membongkar, adanya masalah di Pilkada 2024 bukan tanpa sebab.
Pemungutan suara susulan terjadi karena adanya faktor alam, seperti banjir yang terjadi di Sumatera Utara.
Kemudian, terjadinya pemungutan suara ulang dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
"Selanjutnya, (alasan) pemungutan suara lanjutan karena ada tahapan yang berhenti," jelas dia.
Idham memastikan, setiap masalah di Pilkada 2024 akan diselesaikan segera dalam waktu dekat.
Idham melaporkan, ada kejadian luar biasa yang menurut dia ter menonjol.
Hal itu terjadi saat proses pemungutan suara di Jambi.
Di mana salah satu TPS di sana terjadi kotak suara dibakar oleh saksi.
"Kami masih mendalaminya karena ada kesalahpahaman di antara saksi dengan KPPS dan saat ini sedang ditangani oleh KPU provinsi Jambi," Idham menutup.